English:

Sustainable public service technology refers to the use of technologies and systems by governments to deliver services that are efficient, accessible, and environmentally responsible. Around the world, countries have been strongly invested in the digitalization of public services, recognizing the significant benefits it brings. Research consistently shows that digitalization enhances the effectiveness of public services, making them more responsive to the needs of citizens and more adaptable to changing circumstances.

The digitalization of public service technology has a profound impact on various aspects of governance, especially for the society. First, it transforms the interaction between public authorities and citizens, making government services more accessible and user-friendly [1]. This ease of access increases citizens’ confidence for the state, knowing that their needs can be met quickly and efficiently. Second, the integration of AI technology in public service systems allows for the collection and analysis of vast amounts of data, leading to data-driven public policies that are more targeted and effective.  

Third, digital public services enhance the accountability and transparency of the government, as digital records are easier to audit and track, which in turn improves public trust in governmental institutions. Finally, the widespread adoption of these technologies encourages the public, especially those who are less tech-savvy, to engage with and understand modern technology, contributing to a more digitally literate society [2].

Given these benefits, the urgency of transforming into sustainable public service technology cannot be overstated. It not only promises a more effective and transparent government, but also fosters a society that is more connected, informed, and engaged. Indonesia, ranked 88th out of 193 countries in the UN E-Government Development Index (EGDI), reflects both progress and significant room for improvement in its digital service quality. 

To enhance this ranking and the overall effectiveness of its public services, the government should prioritize investment in digital infrastructure, particularly in rural and underserved areas, to ensure that all citizens can access these services equally. Additionally, the government can implement comprehensive digital literacy programs to equip citizens with the skills needed to engage effectively with digital platforms. Strengthening cybersecurity measures is also critical to protecting sensitive data and maintaining public trust. Furthermore, the government should focus on creating transparent, data-driven policies that are responsive to the needs of the population, using technology to ensure these policies are effective and equitable [3].

In conclusion, the shift towards sustainable public service technology is essential for building a resilient, transparent, and inclusive society. The benefits are clear, and by taking strategic actions, the government can ensure that this transformation leads to significant improvements in public service delivery and contributes to the overall sustainability of the nation.

Indonesian:

Teknologi layanan publik berkelanjutan merujuk pada penggunaan teknologi dan sistem oleh pemerintah untuk menyediakan layanan yang efisien, mudah diakses, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di seluruh dunia, negara-negara telah berinvestasi besar dalam digitalisasi layanan publik, menyadari manfaat signifikan yang dibawanya. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas layanan publik, membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan lebih adaptif terhadap perubahan keadaan.

Digitalisasi teknologi layanan publik memiliki dampak mendalam pada berbagai aspek pemerintahan, terutama bagi masyarakat. Pertama, hal ini mengubah interaksi antara otoritas publik dan warga negara, membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses dan ramah pengguna [1]. Kemudahan akses ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap negara, karena kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan cepat dan efisien. Kedua, integrasi teknologi AI dalam sistem layanan publik memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, yang mengarah pada kebijakan publik berbasis data yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Ketiga, layanan publik digital meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, karena catatan digital lebih mudah diaudit dan dilacak, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Terakhir, adopsi luas teknologi ini mendorong masyarakat, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi, untuk berinteraksi dan memahami teknologi modern, sehingga berkontribusi pada masyarakat yang lebih melek digital [2].

Dengan manfaat tersebut, urgensi untuk bertransformasi ke teknologi layanan publik berkelanjutan tidak bisa diremehkan. Ini tidak hanya menjanjikan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan, tetapi juga mendorong masyarakat yang lebih terhubung, berinformasi, dan terlibat. Indonesia, yang berada di peringkat ke-88 dari 193 negara dalam Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) PBB, mencerminkan kemajuan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan digitalnya.

Untuk meningkatkan peringkat ini dan efektivitas layanan publik secara keseluruhan, pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur digital, terutama di daerah pedesaan dan kurang terlayani, agar semua warga negara dapat mengakses layanan ini secara merata. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan program literasi digital yang komprehensif untuk membekali warga dengan keterampilan yang diperlukan dalam berinteraksi secara efektif dengan platform digital. Memperkuat langkah-langkah keamanan siber juga penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, pemerintah harus fokus pada penciptaan kebijakan yang transparan dan berbasis data yang responsif terhadap kebutuhan populasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan adil [3].

Sebagai kesimpulan, pergeseran menuju teknologi layanan publik berkelanjutan sangat penting untuk membangun masyarakat yang tangguh, transparan, dan inklusif. Manfaatnya sudah jelas, dan dengan mengambil langkah-langkah strategis, pemerintah dapat memastikan bahwa transformasi ini menghasilkan perbaikan signifikan dalam penyampaian layanan publik serta berkontribusi pada keberlanjutan bangsa secara keseluruhan.

Sources:

[1] A. E. Kuzmin and A. A. Matveev, "The Impact of Digital Transformation on the Process of Interaction of Public Authorities with Citizens," 2023 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 151-154, doi: 10.1109/ComSDS58064.2023.10130430. keywords: {Seminars;Ethics;Pandemics;Digital transformation;Government;Digital communication;Data models;digital transformation;public authorities;citizens;digital communications},

[2] A. E. Kuzmin and A. A. Matveev, "The Impact of Digital Transformation on the Process of Interaction of Public Authorities with Citizens," 2023 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 151-154, doi: 10.1109/ComSDS58064.2023.10130430. keywords: {Seminars;Ethics;Pandemics;Digital transformation;Government;Digital communication;Data models;digital transformation;public authorities;citizens;digital communications},

[3] A. Alexandru, D. Coardos and E. Tudora, "Acceptance of the technologies deployed for the development of online public services and systems used by elderly," 2019 11th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), Pitesti, Romania, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ECAI46879.2019.9042058. keywords: {elderly;acceptance of technology;TAM;UTAUT;STAM;MOPTAM;online public services},